Thursday

DIALEKTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI INDONESIA

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pemilihan Presiden (PILPRES) pun dimasukkan ke dalam agenda pemilu.


Pemilihan Presiden sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari agenda pemilu di Indonesia mengikuti Pemilihan Kepala Presiden yang lebih dulu dilakukan secara langsung.

          Di masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilu legislative dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Kepala Daerah dimasyarakat disebut dengan Pilkada meskipun pada hakekatnya pilkada adalah bagian dari Pemilu di Indonesia. Pemilu diperuntukkan untuk peralihan kekuasaan secara damai. Dalam pemilu rakyat memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen dan memilih pemimpin di semua tingkatan tatanan politik, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Bupati) hingga pemilihan Kepala Desa.

Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Yakni :
  1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
  2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam Undang Undang No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
  4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
  5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.


Melalui Pemilihan Kepala Daerah secara langsung masyarakat dapat menentukan pilihannya sendiri, hal ini akan membawa perubahan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan di daerah, karena calon yang akan memimpin dipilih langsung oleh rakyat. Proses ini membuktikan adanya sikap demokratis dan transparansi bagi rakyat yang akan memilih seorang pemimpin secara terbuka. Selain itu pemimpin yang terpilih nantinya akan memberikan kemampuan yang terbaik dalam mengelola dan mengatur kepemerintahannya.

Pilkada langsung di daerah dilaksanakan sejak bulan Juni tahun 2005 sebagai konsekuensi logis dari berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan momentum yang baik dalam proses penyelenggaraan demokrasi di Indonesia yang semakin terbuka dan akuntabel. Perubahan ini setidaknya membawa implikasi yang besar bagi kehidupan di daerah. Pemimpin di daerah akan mendapat legitimasi yang kuat melalui Pilkada langsung. Dengan demikian masyarakat akan memiliki trust yang tinggi pada pemimpinnya untuk bersama-sama membangun daerahnya. Hal inilah yang menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yaitu sebagai modal sosial dan kohesivitas masyarakat lokal yang memiliki nilai stratetegis dalam pelaksanaan democratic governance di tingkat lokal.

Terlepas dari permasalahan tersebut sebenarnya Pilkada langsung memiliki makna strategis yaitu pendidikan politik sekaligus penguatan potensi lokal yang selama ini terabaikan. Sebagaimana disampaikan oleh Murray Print dalam Mawardi (2008), pembentukan warga negara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan (civic education). 

Aktualisasi dari civic education terletak kepada tingkat partipasi politik rakyat di setiap momentum politik seperti pemilu ataupun Pilkada. Partisipasi politik yang lemah berakibat pada sebuah realitas politik yang kini menggejala di permukaan dan terkait dengan era otonomi daerah yaitu terjadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan lokal, di mana aktor pelaksana kekuasaan lokal sering melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil. Moment Pilkada inilah dijadikan tolak ukur menilai partisipasi masyarakat sebagai bagian dari proses pendidikan politik yang baik.

Mulai bulan Juni 2005 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung untuk memilih Kepala Daerah di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan penuh dari kedaulatan rakyat. Dimana masyarakat pemilih dapat memilih pemimpin pemimpin di daerahnya secara langsung tanpa perlu mewakilkannya pada orang lain.

Pilkada pada tahun 2005 ditujukan untuk memilih Kepala Daerah di 226 wilayah yang tersebar dalam 11 provinsi dan 215 di Kabupaten dan Kota. Rakyat memilih Kepala Daerah masing masing secara langsung dan sesuai hati nurani masing masing. Dengan demikian diharapkan Kepala Daerah yang terpilih merupakan pilihan rakyat daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di masing masing daerah.

Pilkada tahun 2010 sedikit berbeda dengan pilkada tahun 2005 dimana jika taun 2005 tersebut tidak ada calon independent atau calon perseorangan. Pilkada tahun 2010 ini sangat membuka ruang kepada calon independent. Kandidat calon independent berasal dari non partai politik. Hal ini merupakan bagian dari perubahan politik yang lebih baik di era demokrasi ini karena calon kandidat independent dapat menunjukkan bisa lebih baik dari pada calon partai politik.