Teori Umum Partisipasi Politik

Partisipasi terdiri dari beberapa jenis diantaranya partisipasi sosial dan partisipasi politik. Partisipasi sosial merupakan derajat partisipasi individu dalam kehidupan social di masyarakat. Sementara itu, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi jenis ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sportif, atau tidak efektif (Soerjono Soekanto, 1993: 355).

Ramlan Surbakti mendifinisikan partisipasi politik sebagai
keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya (1984:140) Sedangkan partisipasi politik didefinisikan oleh Inu Kencana (2001:142) sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Partisipasi politik menurut James Rosenau (dalam Arifin, 2003 : 131) dilakukan oleh khalayak politik yang bukan poltikus atau bukan pemimpin politik dan pengikutnya. Mereka ini disebut sebagai partisipan politik. Dengan kata lain jika politikus sebagai komunikator poliik, partisipan politik adalah khalayak politik.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapt ditarik suatu definisi tentang partisipasi politik yaitu keterlibatan warga negara untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara atau wakil wakil rakyat yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.
salah satu kegiatan dalam pemilu

Partisipasi Politik dibedakan menjadi 2 yakni :
  1. Partisipasi tak langsung, partisipasi ini tidak hanya dilakukan melalui pemilihan umum namun juga diluar pemilihan umum. Pada umumnya dilakukan oleh khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio dan pemirsa televisi) serta aktif dalam diskusi, seminar dan pemberian komentar melalui media massa.
  2. Partisipasi langsung, yakni mereka yang ikut langsung dalam proses maupun tahapan pemilihan umum (Arifin, 2003:132).

Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik dapat berupa pemberian suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota partai politik dan lain-lain. Maka secara umum, partisipasi politik difahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh kelompok dalam kehidupan sosial dan politik.

Partisipasi politik dari seorang warga negara berkaitan erat dengan kesadaran politiknya. Kesadaran politik yaitu fakta sosial politik yang terdiri atas struktur sosial dan pranata sosial yang menjadi objek studi paradigma fakta sosial serta sesuatu yang terjadi dalam pemikiran manusia berupa tanggapan kreatif terhadap sesuatu rangsangan atau stimulasi dari luar dirinya (Ritzer, 1992:23). Dengan demikian kesadaran politik dapat diartikan sebagai suatu paradigma perilaku dalam menyikapi peristiwa-peristiwa sosial dan politik.

Bentuk bentuk kesadaran politik adalah sebagai berikut :
a. Ikut berpartisipasi dalam pemilihan
b. Ikut berpartisipasi dalam pembangunan
c. Ikut berpartisipasi dalam deil-deil politik
d. Ikut berpartisipasi dalam hal penyelewengan dan hal-hal konstitusional

Kesadaran politik sampai hari ini masih diwujudkan dalam barbagai bentuk partisipasi masyarakat. Pada konteks masyarakat bentuk-bentuk kesadaran politik bisa digambarkan sebagai bentuk psikologis individu masyarakat secara keseluruhan pada kegiatan pemilihan, pembangunan politik dan penyelewengan. Kesadaran politik mempunyai kekuatan kreatif didalam proses interaksi, bukan hanya sekedar penanggapan terhadap fakta sosial tetapi menginterprstasikan kedalam simulus yang diterimanya.

 Adapun hal-hal yang mempengaruhi kesadaran politik adalah sebagai berikut :
  1. Faktor Lingkungan, yaitu tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungan yang mengakibatkan akibat-akibat atau perubahan dalam lingkungan yang menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku.
  2. Faktor psikologis, yaitu memusakan perhatiannya terutama kepada bentuk-bentuk yang bersifat instingtif dan mengasumsikan bahwa sifat manusia adalah sama secara universal.
  3. Faktor sosial, dimana dalam kehidupan berpolitik sosialisasi merupakan suatu keharusan, dikarenakan sebagai cara pengenalan dan pengakuan politiknya. Kajian ini juga menyinggung konsep perilaku pemilih dan perubahan politik (Ritzer.1992).

Partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pemimpin pemerintahan. Partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah (Surbakti, 1992: 140).

Orientasi partisipasi aktif terletak pada masukan dan keluaran politik, sementara partisipasi pasif keluaran politiknya saja. Sementara sekelompok orang yang menganggap masyarakat dan sistem politik telah dinilai menyimpang dari apa yang telah dicita-citakan diaktualisasikan dalam kelompok apatis (Surbakti, 1992: 140).

Konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujaun serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan.
Ada dua piramida pola partisipasi :
1). Piramida pasrtispasi I, oleh Milbrath dan Goel, masyarakat terbagi dalam tiga kategori, yaitu :
  • Pemain (Gladiators) : 5-7% populasi termasuk gladiators, yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik.
  • Penonton (Spectators) : 60% aktif secara minimal, termasuk memakai hak pilihnya.
  • Apatis (Aphatetics) : 33% populasi termasuk aphatetics, yaitu orang yang tidak aktif sama sekali, termasuk tidak memakai hak pilihnya.

2). Piramida partisipasi II, oleh David F Roth dan Frank L. Wilson, masyarakat terbagi dalam empat kategori, yaitu :
  • Aktivis (Activist) : The Devient (termasuk di dalamnya pembunuh dengan maksud politik, pembajak, dan teroris); pejabat public atau calon pejabat public, Fungsionaris partai politik pimpinan kelompok kepentingan.
  • Partisipan (Participant) : orang yang bekerja untuk kampanye; anggota partai secara aktif; Partisipan dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis; Orang yang terlibat dalam komunitas proyek
  • Penonton (Onlookers) : Orang yang menghadiri reli-reli politik; Anggota dalam kelompok kepentingan; Pe-lobby; Pemilih; Orang yang terlibat dalam diskusipolitik; Pemerhati dalam pembangunan politik.
  • Apolitis (Apoliticals), orang yang tidak melakukan apa-apa atau hanya pasif saja menerima

Menurut Yusuf Kalla (2009) Paling tidak ada tiga alasan yang kadang membuat orang malas berpartisipasi dalam kegiatan politik khususnya Pemilu, yakni diantaranya :
Pertama,  sistem pendaftaran (registrasi) pemilih. Untuk bisa memilih, umumnya calon pemilih harus terdaftar sebagai pemilih terlebih dahulu. Kemudahan dalam pendaftaran pemilih bisa mempengaruhi minat seseorang untuk terlibat dalam pemilihan. Sebaliknya, sistem pendaftaran yang rumit dan tidak teratur bisa mengurangi minat orang dalam pemilihan. Misalnya di Prancis partisipasi orang dalam Pemilu mencapai 76 % ini karena warga yang berumur 18 tahun secara otomatis akan didaftar sebagai pemilih. Sehingga mereka tidak usah susah susah lagi pergi mendaftar di keluarahan. Untuk itu saya juga menawarkan sistem KTP, orang tidak perlu harus menunggu undangan untuk dapat memilih, cukup bawa KTP ke TPS sudah bisa memilih. Tidak usah dipersulit.

Kemudian yang kedua; sistem kepartaian dan pemilihan umum suatu Negara juga turut mempengaruhi tingkat partisipasi dari pemilih. Sejumlah penelitian menunjukkan, sistem dua partai relatif bisa mengurangi tingkat partisipasi pemilih. Motivasi pemilih untuk ikut memilih bisa surut ketika partai atau calon yang maju dalam pemilihan tidak ada yang disukai. Sebaliknya negara yang menganut sistem multipartai relatif bisa memancing partisipasi pemilih yang lebih tinggi. Hal ini karena pemilih lebih punya banyak pilihan dan alternatif, dan vote gatternya juga banyak. Sistem proporsional lebih membuat partsipasi pemilih lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan sistem distrik. Keterwakilan proporsional pada umumnya dipercaya dapat meningkatkan kehadiran pemilih karena semua partai dapat meningkatkan keterwakilan mereka.

Ketiga, : sifat pemilihan. Apakah pemilihan itu merupakan hak atau kewajiban bagi warga negara. Ada negara yang menganut paham bahwa pemilihan umum adalah hak bagi warga negara, karenanya warga bisa memilih dan bisa juga tidak memilih. Tidak ada hukuman bagi warga negara yang tidak ikut memilih. Tetapi ada juga Negara yang memandang pemilihan umum sebagai kewajiban dari warga negara. Warga diwajibkan untuk ikut pemilihan dan jika tidak ikut akan mendapat hukuman. Bentuk hukuman ini bermacam-macam—dari hukuman denda, penambahan pajak hingga ancaman tidak mendapat jaminan atau asuransi dari negara. Negara yang menerapkan hukuman bagi warga yang tidak terlibat dalam pemilihan bisa dipastikan mempunyai tingkat partisipasi pemilih yang tinggi.

Salah satu contoh adalah Australia. Rata-rata tingkat partisipasi di Australia adalah 95%. Australia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat partisipasi pemilih paling tinggi di dunia. Australia menerapkan hukuman denda bagi pemilih yang tidak ikut memilih. Hukuman ini bisa berujung penjara jika calon pemilih ini tidak membayar denda yang harus dibayar. Australia bukan satusatunya negara yang menerapkan denda bagi warga yang tidak ikut memilih. Swis, Austria, Ciprus, Argentina, Peru adalah contoh negara lain yang menerapkan hukuman denda. Selain hukuman, mekanisme lain untuk “mewajibkan” pemilih datang di hari pemilihan adalah memberikan surat keterangan. Surat keterangan ini dipakai ketika seseorang melamar pekerjaan terutama di kantor-kantor pemerintah.

Di Belgia dan Mexico, pemilih yang tidak ikut pemilihan tanpa alasan jelas, bisa dipastikan akan kesulitan mendapat pekerjaan di kantor pemerintah. Kesulitan yang sama juga dialami ketika mengurus surat dan dokumen dari kantor pemerintah. Semua negara yang mewajibkan warga negaranya ikut memilih ini, dikenal mempunyai tingkat partisipasi tinggi. (www.laporasiania.blogspot.com 12/09/2010 pukul 09.00).


Partisipasi politik hirarkinya berbeda dari suatu sistem politik dengan yang lain. Tetapi partisipasi pada suatu tingkatan hirarki tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada suatu tingkatan yang lebih tinggi. Antara sistem politik suatu negara dengan sistem politik negara lain urgenitas (kepentingannya) berbeda -beda, begitu juga dengan waktunya.


0 komentar: